Lombok (27/04/2026). Belakangan ini, sering mengemuka wacana di ruang publik mengenai perlunya mengevaluasi program-program studi di perguruan tinggi berdasarkan tingkat relevansinya terhadap kebutuhan industri dan pertumbuhan ekonomi. Gagasan bahwa pendidikan harus senantiasa “selaras” dengan pasar kerja, sekilas terdengar sangat logis, efisien, dan pragmatis. Tentu saja, mencetak lulusan yang siap berkarya adalah salah satu tugas perguruan tinggi. Namun, jika kita melihat fenomena ini secara lebih mendalam, ada penyempitan makna pendidikan yang patut kita renungkan bersama.
Untuk membedah wacana ini, kita dapat kembali meminjam kacamata Teori Kritis Mazhab Frankfurt, sama seperti ketika kita melihat pendidikan matematika tidak cukup dipahami hanya sebagai proses menguasai konsep dan rumus, tetapi juga perlu dilihat sebagai bagian dari pembentukan manusia. (Baca: Pendidikan Matematika dalam Perspektif Teori Kritis Mazhab Frankfurt)
Mazhab Frankfurt, terutama melalui pemikiran Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno, mengkritik apa yang disebut rasio instrumental, yaitu kecenderungan menggunakan akal semata-mata sebagai alat untuk mencapai hasil yang efisien, terukur, dan fungsional. Dalam konteks pendidikan tinggi saat ini, rasio instrumental ini mewujud dalam pandangan yang menilai eksistensi sebuah disiplin ilmu murni dari nilai jual dan keterserapannya di pasar tenaga kerja.
Ketika keberhasilan sebuah kampus hanya diukur dari angka statistik serapan industri, perguruan tinggi perlahan-lahan bergeser fungsinya. Ia rentan tidak lagi dipandang sebagai mimbar akademik pembentuk nalar dan penjaga kebudayaan, melainkan sekadar pemasok tenaga kerja fungsional.
Sama halnya dengan pembelajaran matematika yang kehilangan daya reflektifnya ketika siswa hanya dituntut cepat menjawab tanpa memahami makna di balik angka, mahasiswa juga akan kehilangan kedalaman berpikir jika kampus hanya berorientasi pada penciptaan keterampilan teknis.
Banyak disiplin ilmu, seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, hingga matematika murni dan sains dasar, mungkin tidak selalu menawarkan jalan pintas menuju karier korporat yang menjanjikan secara finansial. Namun, ilmu-ilmu inilah yang membentuk fondasi kebijaksanaan suatu bangsa. Mereka melatih kita untuk mempertanyakan struktur kekuasaan, memahami ketimpangan sosial, menjaga etika, dan melihat kemanusiaan secara utuh. Jika program-program studi ini dipinggirkan hanya karena dianggap kurang “relevan” dengan mesin industri, lalu siapa yang akan merawat daya kritis masyarakat kita?
Pada akhirnya, kita perlu bertanya kembali: Relevan untuk siapa? Jika relevansi pendidikan hanya dinilai dari kacamata pasar, kita mungkin akan berhasil mencetak generasi yang sangat terampil bekerja, tetapi gagap ketika harus membaca dunia secara jernih, kritis, dan bertanggung jawab. Di tengah dunia modern yang penuh dengan persoalan kompleks, mulai dari krisis ekologi hingga polarisasi sosial, kebutuhan kita melampaui sekadar pekerja terampil; kita membutuhkan pemikir yang merdeka.
Pendidikan tinggi perlu dikembalikan pada maruahnya. Seperti halnya matematika yang semestinya diajarkan sebagai cara berpikir dan bukan sekadar teknik penyelesaian soal, kampus semestinya dikelola sebagai ruang bertumbuhnya kemanusiaan, bukan sekadar perpanjangan tangan industri. Pendidikan, dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, sejatinya adalah bagian dari pembentukan manusia merdeka.
Adi Nur Cahyono, seorang mathematics traveller, meraih gelar doktor dalam bidang Didactics of Mathematics di kampus tepi Sungai Main, tempat lahirnya tradisi pemikiran Mazhab Frankfurt.